Krisis Kepemimpinan Kaum Muda: Mengapa Kursi Struktural PGRI Masih Didominasi Pensiunan Ketimbang Mengakomodasi Guru Generasi Milenial dan Gen Z?

Dunia pendidikan di era digital telah berubah total. Kehadiran kecerdasan buatan (AI), metode pembelajaran berbasis gamifikasi, hingga tantangan mental siswa Generasi Alfa menuntut pendekatan yang adaptif, segar, dan tangkas. Di garis depan perwujudan transformasi ini, ada guru-guru muda dari generasi Milenial dan Gen Z yang memegang kendali di dalam ruang kelas.

Namun ironisnya, ketika melihat ke dalam ruang sidang dan kursi-kursi struktural Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), pemandangan yang tersaji justru kontras. Struktur kepemimpinan dari tingkat daerah hingga pusat masih sangat kental didominasi oleh para tokoh senior, bahkan tidak sedikit yang telah memasuki masa pensiun. Mengapa regenerasi di tubuh organisasi profesi terbesar ini berjalan sangat lambat? Mengapa guru muda seolah hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri?

Budaya Senioritas dan Tembok Tebal AD/ART

Faktor pertama yang menjegal langkah guru Milenial dan Gen Z untuk naik ke puncak kepemimpinan adalah budaya paternalistik dan aturan internal yang kaku. Dalam banyak organisasi tradisional di Indonesia, usia dan masa kerja sering kali dianggap sebagai indikator utama kematangan kepemimpinan, melampaui faktor kompetensi digital atau inovasi.

Selain masalah kultur “eweh pakeueweh” (sungkan kepada yang lebih tua), aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi terkadang tidak secara eksplisit membatasi masa jabatan atau status aktif seorang anggota. Akibatnya, seorang tokoh yang sudah pensiun dari statusnya sebagai ASN masih bisa mempertahankan posisi strategis di organisasi. Hal ini menutup pintu bagi guru-guru muda yang secara administratif justru sedang aktif-aktifnya mengajar.

Ketimpangan Jam Kerja: Beban Administrasi Guru Muda vs Waktu Luang Pensiunan

Secara logistik, ada alasan pragmatis mengapa para pensiunan lebih dominan di struktur organisasi: waktu.

Guru-guru muda, terutama yang berstatus honorer atau baru diangkat sebagai ASN/PPPK, sedang berada di fase puncak kesibukan karir dan keluarga. Mereka dibebani oleh tugas mengajar yang padat, tuntutan sertifikasi, pengisian berbagai platform digital kedinasan, hingga urusan domestik.

Di sisi lain, mengelola organisasi tingkat kabupaten atau provinsi membutuhkan waktu luang yang luar biasa banyak untuk rapat, koordinasi ke luar kota, dan birokrasi. Para pensiunan memiliki kemewahan waktu ini. Sayangnya, dominasi waktu ini sering kali mengorbankan relevansi kebijakan; pengurus yang sudah tidak lagi mengajar di kelas cenderung kurang peka terhadap jeritan dan masalah nyata yang dihadapi guru muda di era Gen Z saat ini.

Ketidakpercayaan Terhadap Kapasitas “Anak Muda”

Ada stereotip keliru yang sering dilekatkan pada guru generasi Milenial dan Gen Z: mereka dianggap instan, kurang loyal, dan terlalu vokal (kritis). Gaya komunikasi anak muda yang blak-blakan dan menyukai efisiensi kerja digital sering kali berbenturan dengan gaya pengurus senior yang menyukai rapat-rapat panjang penuh seremonial.

Ketidakcocokan kultur kerja ini membuat para senior enggan melakukan mentoring politik organisasi atau memberikan tongkat estafet kepemimpinan secara penuh. Kalaupun ada guru muda yang ditarik masuk ke dalam kepengurusan, posisi mereka biasanya mentok di bagian “seksi dokumentasi”, “admin media sosial”, atau urusan teknis belaka—bukan di bagian pengambil keputusan strategis.

Dampak Fatal: Ancaman Apatisme Generasi Muda

Jika dominasi kelompok gerontokrasi (kepemimpinan yang didominasi lansia) ini terus dipertahankan tanpa adanya kuota atau jalur khusus bagi anak muda, PGRI menghadapi ancaman besar di masa depan:

1. Kehilangan Relevansi: Program kerja organisasi akan terjebak pada format kuno yang tidak menyentuh kebutuhan guru muda, seperti pelatihan yang membosankan alih-alih peningkatan kapasitas teknologi atau mental health awareness untuk guru.

2. Lahirnya Gerakan Alternatif: Kecewa dengan organisasi induk yang lamban, guru-guru muda Milenial dan Gen Z berpotensi membuat komunitas atau serikat guru tandingan yang lebih inklusif, cair, dan berbasis digital.

3. Krisis Kaderisasi: Ketika para tokoh senior ini benar-benar harus melepaskan jabatannya karena faktor usia atau kesehatan, akan terjadi kekosongan kepemimpinan karena tidak adanya proses kaderisasi yang matang sejak dini.

Kesimpulan: Saatnya Membuka Pintu untuk Darah Muda

PGRI tidak boleh melupakan sejarah bahwa organisasi ini didirikan oleh semangat kemandirian dan keberanian kaum muda di awal kemerdekaan. Mengandalkan pengalaman para senior memang penting sebagai kompas moral, namun memberikan ruang eksekusi kepada guru generasi Milenial dan Gen Z adalah mesin penggerak agar organisasi tetap relevan di zaman modern.

Sudah saatnya dilakukan reformasi struktural, misalnya dengan menetapkan batas usia maksimal pengurus inti atau memberikan kuota minimal 30% keterwakilan guru di bawah usia 40 tahun dalam jajaran pengurus harian. Jika ruang itu tidak pernah dibuka, jangan salahkan jika generasi baru pendidik akan memilih berjalan sendiri dan meninggalkan organisasi yang dianggapnya telah usang ditelan waktu.